Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR bersama KPU : Pemilu 2024 Gunakan Sistem Proporsional Terbuka


Ilustrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024--

SEPUTAR MALANG RAYA - Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi Ii DPR bersama Kpu : Pemilu 2024 Gunakan Sistem Proporsional Terbuka.

Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU RI, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu) telah menggelar Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja, pada Rabu (11/1/2023) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut disepakati enam poin berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, salah satunya sistem pemilu yang tetap menggunakan proporsional terbuka.

Sebelumnya, sempat beredar bahwa Pemilu 2024 bakal menggunakan sistem Proporsional Tertutup. Sebagaimana usulan dari salah satu Partai Politik peserta Pemilu.

Sehingga sempat menjadi perdebatan di kalangan elit partai politik. Kegusaran beberapa partai politik peserta pemilu tersebut akhirnya terjawab melalui Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP.

(BACA JUGA:Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Malang Sebut Wacana Pemilu Proporsional Tertutup Sebuah Kemunduran)

Ada pun berikut enam poin yang disepakati dalam rapat dengar pendapat tersebut.

Pertama, KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 2 UU pemilu dan dikuatkan oleh putusan MK RI nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.

Kedua, Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam negeri, KPU RI bawaslu RI, DKPP RI bersepakat bahwa pelaksanaan pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Ketiga, Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI dan Bawaslu RI serta DKPP RI bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sama atau tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Perppu No. 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu, menjadi bagian isi dari PKPU tentang daerah pemilihan (Dapil).

(BACA JUGA:KPU Kabupaten Malang Gelar Selesksi Tertulis Calon PPS di 11 Titik )

Keempat, Komisi II DPR RI juga menekankan kembali agar KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, Mandiri dan profesional untuk suksesnya pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang.

Kelima, Komisi II DPR RI mendesak kepada Bawaslu RI untuk segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

Keenam, Daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama.

(SMR)

`
Kategori : Nasional